Kamis, 16 Januari 2014

Beginilah Kalo Pemimpin Gak Ngaji

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah,”Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya…” (QS. Al Baqarah: 219)

Pada tanggal 6 Desember 2013 yang lalu telah dikeluarkan Perpres No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang ditandatangani langsung oleh Presiden. Di dalam nya termaktub pengklasifikasian minuman beralkohol menjadi tiga jenis, sesuai dengan besaran kadar alkohol yang dikandungnya. Sayangnya, ketiga jenis minuman alkohol tersebut masih bisa ditemui pada tempat-tempat tertentu.

Walaupun konteks nya harus memenuhi persyaratan, namun peraturan “pengendalian” ini lebih condong pada pelegalisasian ilegal. Kenapa ? karena masih terdapat potensi negosiasi antara pemangku kebijakan daerah (Bupati/Walikota) dengan para pengusaha miras. Apalagi hal ini seolah menjadi sah ketika penetapan pembatasan pengedaran miras dikembalikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur sesuai karakteristik budaya lokal setempat.

Anas r.a. berkata, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah melaknat 10 orang yang berkaitan dengan arak; pembuatnya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan hasilnya, pembayarnya dan pemesannya." (Riwayat al-Tirmizi no 1295, Abu Daud no 3674, Ibn Majah no 3381 dan Ahmad no 316)

Pak Ahok, Mari Kita Lokalisasi !

Pak Ahok yang terhormat,
Beberapa waktu yang lalu saya menyimak rencana bapak yang ingin melokalisasi prostitusi yang ada di DKI, statement itu mengingatkan saya pada era Gubernur Ali Sadikin yang melokalisir para PSK di kawasan Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Waktu itu pertimbangan beliau adalah agar para PSK mudah dibina dan tidak berkeliaran sembarangan tanpa pengawasan. Tapi itu terjadi di masa tahun 1980-an, yang pastinya jauh lebih terbelakang dari masa-masa kini di mana kecanggihan teknologi telah berhasil membuat manusia modern ter-kebiri.

Sejalan dengan rencana bapak, ternyata menteri kesehatan RI dan persatuan gereja indonesia juga sependapat dengan apa yang bapak usulkan. Meski pasti akan banyak pertentangan yang terjadi, namun langkah bapak adalah salah satu wujud kemanusiaan yang tidak manusiawi. Pengulangan kebijakan seperti yang sudah terjadi di era Ali Sadikin, jika pun terlaksana itu menandakan kurang cerdas dan kreatifnya pemerintahan yang sekarang dalam menangani masalah turun-temurun di DKI.

Jika saya boleh berkomentar perihal tersebut, akan saya katakan “mari Pak kita lokalisasi” ide-ide bapak yang berkeliaran sembarangan. Agar tidak sampai pada kebijakan menyesatkan yang pasti akan lebih menyengsarakan. Mungkin pelokalisasiannya adalah melalui beberapa langkah berikut;